Sumbawa Besar, Zonasumbawa.com
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa, Kamis (9/7/2026).
Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Sumbawa tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Berlian Rayes, didampingi Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sumbawa. Agenda rapat adalah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Penjelasan Bupati Sumbawa mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam pemandangan umum yang disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN, Marliaten, menegaskan bahwa ukuran keberhasilan APBD tidak hanya dilihat dari capaian administrasi maupun opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melainkan dari sejauh mana manfaat anggaran benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Untuk siapa sesungguhnya APBD ini disusun? Jawabannya tentu sederhana, untuk rakyat. Karena itu ukuran keberhasilan APBD bukan semata-mata tersusunnya angka-angka yang rapi ataupun diperolehnya opini WTP, tetapi apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” demikian salah satu poin yang disampaikan Marliaten anggota Fraksi PAN dalam rapat tersebut.
Fraksi PAN juga mengapresiasi capaian pendapatan daerah yang melampaui target. Namun demikian, fraksi tersebut mempertanyakan tingkat kemandirian fiskal daerah yang dinilai masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
“Kalau Pendapatan Asli Daerah belum menjadi tulang punggung fiskal, maka pekerjaan rumah kita masih panjang. Daerah yang kuat bukan daerah yang banyak menerima transfer, tetapi daerah yang mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri,” tegas Marliaten.
Selain itu, Fraksi PAN juga menyoroti masih besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) di tengah masih banyaknya kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi.
Menurut Fraksi PAN, setiap rupiah APBD merupakan amanah rakyat yang harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tidak hanya menyoroti aspek pengelolaan keuangan daerah, Fraksi PAN juga menyampaikan lima catatan strategis terhadap kondisi aktual Kabupaten Sumbawa.
Pertama, terkait kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang hingga kini masih dikeluhkan masyarakat. Fraksi PAN mempertanyakan efektivitas langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah dan Satgas pengawasan karena masyarakat masih mengalami kesulitan memperoleh gas bersubsidi dengan harga sesuai ketentuan.
Kedua, mengenai kondisi jalan mantap dan sistem drainase. Fraksi PAN menilai kerusakan jalan yang terus berulang setiap musim hujan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pembangunan jalan semata tanpa disertai perbaikan drainase.
Ketiga, Fraksi PAN memberikan apresiasi kepada Kapolres Sumbawa beserta seluruh jajaran atas keberhasilan mengungkap berbagai kasus penyalahgunaan narkotika. Namun demikian, fraksi tersebut mengingatkan bahwa perang melawan narkoba harus terus diperkuat melalui upaya pencegahan demi menyelamatkan generasi muda.
Keempat, Fraksi PAN kembali mengingatkan pentingnya pembangunan kembali Jembatan Cinta Kalimango yang dinilai memiliki fungsi strategis sebagai jalur alternatif, akses ekonomi masyarakat, sekaligus jalur penyelamat ketika akses utama mengalami gangguan.
Kelima, Fraksi PAN menaruh perhatian serius terhadap meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perundungan di lingkungan sekolah hingga kasus bunuh diri.
Fraksi PAN meminta Pemerintah Kabupaten Sumbawa memberikan perhatian lebih besar kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) sebagai perangkat daerah yang berada di garis depan dalam membangun ketahanan keluarga dan melakukan upaya-upaya preventif terhadap berbagai persoalan sosial.
Anggota Fraksi PAN DPRD Kabupaten Sumbawa, Marliaten, usai rapat paripurna mengatakan bahwa seluruh catatan yang disampaikan Fraksi PAN merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Fraksi PAN pada prinsipnya menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Namun kami berharap seluruh kritik, masukan dan rekomendasi yang kami sampaikan tidak berhenti sebagai catatan dalam dokumen rapat, melainkan menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Marliaten.
Menurutnya, APBD merupakan instrumen utama pembangunan daerah sehingga seluruh anggaran harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“APBD bukan sekadar kumpulan angka, tetapi merupakan amanah dan kepercayaan rakyat. Karena itu setiap rupiah yang dibelanjakan harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan yang merata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa,” tegasnya.
Mengakhiri pemandangan umumnya, Fraksi PAN menyatakan menerima Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme pembahasan di DPRD Kabupaten Sumbawa, dengan harapan pemerintah daerah semakin responsif, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.(ZS)
Komentar