Sumbawa Besar, Zonasumbawa.com
Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengarahkan kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., mengatakan bahwa optimalisasi anggaran perubahan menjadi langkah penting untuk memastikan kebutuhan mendasar masyarakat mendapat perhatian, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Budi seusai menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa, Kamis (10/9/2026). Ia menegaskan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus menjadi perhatian bersama melalui pembenahan sarana dan prasarana pelayanan publik.
“Dari semua itu adalah kita akan bicara tentang peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan sebagai layanan dasar pemenuhan SPM. Itu menjadi prioritas dan menjadi atensi semua pihak,” ujar Budi.
Selain pendidikan dan kesehatan, pemerintah daerah juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Penanganan jalan dan jembatan, perbaikan drainase, serta penyediaan sarana penunjang pertanian menjadi bagian dari kebutuhan yang perlu mendapat perhatian dalam Perubahan APBD 2026.
Menurut Budi, ketersediaan infrastruktur yang memadai akan memberikan dampak luas terhadap perekonomian daerah. Konektivitas yang baik dapat memperlancar mobilitas masyarakat, memudahkan distribusi hasil produksi, serta meningkatkan akses menuju sentra-sentra ekonomi dan pertanian.
“Kita ingin memastikan semua akses produksi masyarakat, minimal dengan adanya perubahan anggaran ini bisa memberikan atensi khusus terhadap jalan, jembatan, termasuk juga jaringan-jaringan drainase,” tegasnya.
Ia menambahkan, dukungan terhadap sektor pertanian juga perlu diperkuat melalui penyediaan sumber air, seperti sumur dangkal maupun sumur dalam, serta peningkatan akses jaringan irigasi. Upaya tersebut diharapkan dapat menunjang kegiatan produksi masyarakat dan mendukung keberlanjutan sektor pertanian di Kabupaten Sumbawa.
Lebih jauh, Budi menekankan bahwa pembangunan harus dipahami secara menyeluruh dan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Infrastruktur pendidikan, kesehatan, pertanian, serta sektor strategis lainnya merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dalam mendorong kemajuan daerah.
“Jangan hanya bicara tentang infrastruktur secara fisik, tetapi infrastruktur juga kita akan bicara di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, termasuk juga di bidang-bidang lain. Termasuk juga kita penguatan di investasi,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, kebijakan Perubahan APBD 2026 tersebut diselaraskan dengan 88 program prioritas daerah. Keselarasan ini diharapkan dapat menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan anggaran tahun berikutnya.
Pemkab Sumbawa juga telah menyusun arah kebijakan pembangunan 2027 melalui pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Meski kemampuan fiskal daerah pada 2027 masih bergantung pada kondisi keuangan dan realisasi penerimaan daerah, desain pembangunan tetap diarahkan pada penguatan pelayanan dasar dan infrastruktur.
“Kita belum tahu kekuatan fiskal kita di 2027, tetapi desain besarnya pada KUA-PPAS 2027 yang sudah kita bahas terdahulu juga menjadi rangkaian dari sistem yang kita bangun untuk memberikan perhatian terhadap pelayanan dasar dan infrastrukturnya,” pungkas Budi.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berharap penggunaan anggaran semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Percepatan pembangunan infrastruktur yang diiringi peningkatan kualitas pelayanan dasar diharapkan mampu memperkuat konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa.(ZS)
Komentar